Bogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berkomitmen mendukung proses pemekaran wilayah Bogor Barat dengan menyiapkan anggaran pembangunan infrastruktur mulai tahun 2026. Hal ini disampaikan Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam dialog bersama Aliansi Masyarakat Bogor Barat untuk Pemekaran (AMUK) yang digelar di Pendopo Bupati, Cibinong, Kamis (22/5/2025), seperti dilansir dari Antara News.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy memastikan bahwa pembangunan infrastruktur akan difokuskan di Kecamatan Cigudeg yang telah ditetapkan sebagai calon ibu kota pemerintahan Bogor Barat.“Sudah diputuskan, ibu kota atau pusat pemerintahannya di Cigudeg. Sudah ada berkas dan dokumennya. Jangan sampai muncul opini yang tidak terkendali,” ujar Rudy, dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan tahap awal akan difokuskan pada kantor pemerintahan skala prioritas, legalitas lokasi, serta fasilitas dasar seperti jaringan jalan dan layanan administrasi kependudukan.
“Kita mulai dari kantor bupati, meskipun skalanya kecil. Setelah disepakati titik dan luasnya, akan kita proses legalitasnya hingga akhir tahun ini,” jelasnya.
Rudy menambahkan bahwa meskipun pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB), Pemkab Bogor tetap akan membangun infrastruktur sebagai bentuk kesiapan.”Kalau moratorium belum dicabut, gedung yang dibangun bisa dimanfaatkan sementara oleh presidium pemekaran. Yang penting, fasilitas dasar untuk melayani masyarakat sudah tersedia,” kata Rudy sebagaimana dikutip dari Antara News.
Di sisi lain, Koordinator AMUK, Ujang Buchori Muslim, menyampaikan aspirasi masyarakat yang menginginkan percepatan pembangunan di wilayah Bogor Barat. Ia menyoroti pentingnya peningkatan layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, dan infrastruktur.
“Kami tidak menuntut segera dimekarkan, karena itu wewenang Presiden. Tapi kami ingin agar Pemkab Bogor serius mempersiapkan pemekaran ini secara nyata,” ujar Ujang.Wacana pemekaran Bogor Barat telah bergulir selama hampir 30 tahun. Dengan langkah konkret yang dimulai Pemkab Bogor, masyarakat berharap terbentuknya daerah otonomi baru dapat segera terealisasi ketika kebijakan moratorium dicabut.
Editor : Wina Wardani